eposjk|Directorate of Consumer Affairs & Public Distribution Kashmir

eposjk,AePDS is the official website of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department of Jammu and Kashmir. It provides information on PDS transactions, cards, .MIS - AePDS-Jammu and Kashmir - J&KFPS Details; Sl.No District Total Device Dealer UID Nominee 1 UID Nominee 2 .

Sales - AePDS-Jammu and Kashmir - J&K

UIDAI - AePDS-Jammu and Kashmir - J&KAllotment - AePDS-Jammu and Kashmir - J&KeposjkRO Status - AePDS-Jammu and Kashmir - J&KLogin - AePDS-Jammu and Kashmir - J&KActive Inactive Shops - AePDS-Jammu and Kashmir - J&K

Aadhaar enabled Public Distribution System -AePDS. Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department. Government of Jammu and Kashmir. MIS. Software Version. Active Inactive Shops. Inter/Intra Portability. FPS Detailed .

In this video we are going to show you how to download ration card E-Ticket in jammu & Kasmir full process.website link - https://www.epos.jk.gov.in Welcome .FPS Details; Sl.No District Total Device Dealer UID Nominee 1 UID Nominee 2 UID; Mapped Not Mapped Mapped Not Mapped Mapped Not Mapped Mapped Not Mapped; 1: Anantnag: 544: . The Aadhaar-enabled Public Distribution System (AePDS) in J&K uses electronic Point of Sale (ePoS) devices to authenticate beneficiaries and streamline the PDS. The . Order/Circular/Notice. 28/08/2024. Order. Deputation of Mr. Abdul Rashid War , Director Food,Civil Supplies & Consumer Affairs , Kashmir to New Delhi. 23/08/2024. Order. .Login to access various e-services provided by J&K e-Governance Agency, such as citizen registration, grievance addressal, and CSC location. You can also use e-Pramaan or Digital . eposjk has 6 repositories available. Follow their code on GitHub.

The web page is the official site of the Directorate of Food Civil Supplies and Consumer Affairs Kashmir, a government department that regulates essential commodities and consumer .

eposjk Directorate of Consumer Affairs & Public Distribution Kashmir Food Civil Supplies & Consumer Affairs. Aadhar enabled public Distribution system:- http://epos.nic.in/jk/index.jsp; Ration card related information :- https://jk .

POJK 8-2023 - APU PPT dan PPPSPM di SJK.pdf . Sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam percaturan global untuk mencegah dan memberantas TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM serta mewujudkan integritas di sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen untuk mendukung regulasi yang sesuai dengan perkembangan prinsip .OJK DIGITON, Digital Creative Competition untuk Kamu yang Kreatif! 23 Agustus 2024 Panggilan untuk kamu yang hobi membuat konten dan animasi, Yuk ikutan OJK DIGITON, Digital Creative Competition.

Pada tanggal 30 September 2019, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan OJK. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal OJK maupun masyarakat.- 6 - e. sasaran dan strategi Bank; f. rencana dan strategi Sinergi Perbankan; dan g. rencana dan strategi sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.9. Kewajiban penyampaian laporan penilaian sendiri oleh PUJK kepada OJK terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen. 3. Sistematika Pengaturan

otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 4 /pojk.05/2021 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan

- 3 - memutuskan: menetapkan : peraturan otoritas jasa keuangan tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. bab isalinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum dengan rahmat tuhan yang maha esa- 3 - 6. Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewa-Directorate of Consumer Affairs & Public Distribution Kashmir Peraturan Otoritas Jasa Keuang an Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi. Abstrak: Bahwa untuk meningkatkan pelayanan proses perizinan kepada stakeholders yang efektif, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk asuransi yang selaras dengan .Tanggal Judul Deskripsi 2 Agustus 2017 POJK Nomor 51/POJK.03/2017

- 3 - dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka. 3. Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atauPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.Aadhaar enabled Public Distribution System -AePDS Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department Government of Jammu and Kashmir- 6 - BAB IV LAYANAN PEMBERIAN INFORMASI Pasal 7 (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan layanan pemberian Informasi melalui surat, surat elektronik, laman OtoritasPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.otoritas jasa keuangan republik indonesia salinan peraturan otoritas jasa keuangan republik indonesia nomor 21 tahun 2023 tentang layanan digital oleh bank umum

eposjk|Directorate of Consumer Affairs & Public Distribution Kashmir

eposjk|Directorate of Consumer Affairs & Public Distribution Kashmir .

Share:

×

Share

Copy Link

Email

Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Download: Full Size (80225 MB)

Photo By: eposjk|Directorate of Consumer Affairs & Public Distribution Kashmir

VIRIN: 44523-50786-27744